Oleh : F. Ariariawiyana (Dept. TIN/Fateta 2006)
Pembangunan nasional selama lebih kurang tiga puluh tahun terakhir ini telah menjadikan ekonomi, khususnya pertumbuhan, sebagai pilar utama pembangunan (yudhoyono, 2003). Namun arah kebijakan pembangunan nasional saat ini bersifat bias ke arah perkotaan, ke industri manufaktur, dan bersifat konglomeratif. sehingga persoalan pembangunan telah melahirkan persoalan mengorbankan sector pedesaan, sector pertanian, dan ekonomi masyarakat umum. Ukuran yang nyata adalah lahirnya kemiskinan dan dan pengangguran structural pertanian dan perdesaan.
Ditinjau dari struktur perekonomian nasional, sector pertanian menempati posisi yang penting dalam kontribusinya terhadap PDB riil di tahun 2003 setelah sector industry . Argumen utama untuk revitalisasi bagi sektor pertanian adalah besarnya sumbangan GDP dan devisa dalam pembangunan nasional, namun yang lebih penting dalam penyerapan tenaga kerja, penyediaan kebutuhan pokok pangan penduduk dan tentunya jalur utama mengatasi kemiskinan di pedesaan dimana sebagian besar penduduk Indonesia berada. Revitalisasi pertanian mengandung pengertian bahwa sektor pertanian pernah sangat vital namun kini kurang berdaya dan kurang mendapatkan prioritas sebagaimana mestinya sehingga sumbangannya kurang optimal dan jauh dari yang diharapkan.
Penyebab tidak sustainnya kemampuan sektor pertanian menopang pembangunan nasional di Indonesia antara lain adalah kurang seimbangnya pengembangan subsistem agribisnis (hulu, tengah dan hilir) atau timpangnya pengembangan on farm dan off farm, disamping model perencanaan pembangunan yang terlalu sentralistik dan problem struktural lainnya yang belum terpecahkan dimasa lalu.
Merancang kebijakan pembangunan, termasuk pertanian pada rentang 20-25 tahun mendatang bukan hal baru di beberapa Negara dunia. Setidaknya terdapat tiga titik kritis pada tahun 2025 yang harus di lewati bangsa ini, yakni (1) lemahnya daya saing system usaha pertanian (2) ketidak adilan pelayanan pemerintah terhadap pelaku usaha pertanian (3) tidak dipikirkannya secara sistemik keberlangsungan system usaha pertanian .
Sasaran jangka panjang pembangunan dalam Emil Salim (2005) memuat (1) memberantas kemiskinan menuju Millennium Development Goals melalui pengembangan lapangan kerja produktif dan (2) pengembangkan kualitas Sumber daya Indonesia abad ke-21.
Dalam perekonomian Indonesia, salah satu sector ekonomi yang berbasis sumberdaya domestic (sumber daya alam, tenagakerja rakyat, keahlian/keterampilan rakyat, dan teknologi) dan di kuasai oleh sebagian besar rakyat adalah sector pertanian. Oleh karena itu, cara yang paling efektif dan efisien untuk membangun sumberdaya alam—khususnya pertanian—sambil menyerap tenaga kerja di kawasan perdesaan adalah pembangunan sector pertanian. Mubyarto dan Santosa (2003) menerangkan bahwa pembangunan pertanian haruslah merupakan bagian dari pembangunan pedesaan (rural development), yang menekankan pada upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan.
Berangkat dari pemikiran tersebut maka pertanian perdesaan merupakan hal yang harus di berdayakan untuk berkembang sebagai basis dalam membangkitkan perekonomian bangsa. Maka kata kunci adalah dihasilkannya produk hasil pertanian yang berdaya saing baik di pasar global maupun domestik. Seperti di kemukakan di atas titik kritis pada 2025 salah satunya adalah lemahnya daya saing system usaha pertanian yang berpangkal pada usaha tani. Maka tanpa adanya usahatani yang kuat dan efisien tidak akan bisa di bangun system usaha pertanian atau peningkatan nilai tambah yang kuat.
Alih teknologi pertanian sebagai salah satu perhatian dalam upaya untuk mengangkat usaha tani. Mulai dari input (bibit, pupuk, dan obat-obatan pertanian), teknologi pengolahan (teknik mesin pengolahan yang bermutu) dan teknologi distribusi (pengemasan dan pengangkutan). Dalam percepatan transformasi usahatani, adopsi teknologi pertanian di pandang sebagai factor penggerak yang arahnya untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi.
Kompetensi SDM merupakan komponen lain dalam sosio-budaya perekonomian perdesaan, terutama dalam kegiatan pertanian. Sampai saat ini SDM perdesaan masih belum mendapatkan tempat untuk di jadikan contoh dalam SDM yang siap “tempur” bagi usaha tani. Hal ini juga di dukung dengan system kepemimpinan perdesaan untuk mampu membangkitkan gairah SDM menuju kompetansi unggul pertanian perdesaan mencakup:keterampilan individu, kematangan emosional, kemampuan kerjasama, apreasiasi masyarakat terhadap penggunaan ilmu pengetahuan teknologi, dan responsive terhadap kepemimpinan futuristik.
Poensioen (1969) menyebutkan bahwa aspek kepemimpinan sangat menetukan kemajuan masyarakat (leadership as a prime). Sehingga untuk membangkitkan system usaha pertanian unggul dan berdaya saing di tentukan oleh sosok kepemimpinan yang dapat mendorong terjadinya kemajuan kelembagaan pertanian. Salah aspek dari kepemimpinan tersebut adalah visi ke dapan yang jelas terjahap arah kebijakan untuk mengangkat daya saing perdesaan. Transformasi yang ada dalam semangat pemimpin yang inspiratif, mampu memecahkan masalah, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan menjunjung tinggi system kerja kolektif masyarakat.
Perancangan transformasi perdesaan 2025 perlu dilakukan dengan pendekatan kegiatan perdesaan, haruslah mengutamkan atau berbasis pengelolaan sumberdaya setempat, produk dengan peningkatan nilai tambah maksimal, dan pengendalian finansial tidak berpusat pada satu pelaku ekonomi saja. Dengan demikian factor kepemimpinan masa depan dibangun atas pola pikir pertanian yang berorientasi budaya unggul dan semangat persaingan yang sehat. Dengan komponen dapat dilakukan transformasi pertanian perdesaan yang berdaya saing guna menunjang visi 2025.
